Politik · 7 min read · 3 views
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikejar 8 Oktober: 2.100 DIM, Nasib Pekerja Gig, dan Tarik-Ulur Buruh–Pengusaha
DPR membidik pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026, sementara pemerintah menyebut target Oktober dan pembahasan lebih dari 2.100 DIM belum final. Artikel ini memetakan tenggat, isu pekerja gig, titik tarik-ulur buruh–pengusaha, serta ukuran transparansi yang perlu diawasi publik.
GD
I Gusti Agung Ganes Satsangga Dipa
Backend & Software Developer
# Pembukaan
Menjelang Oktober 2026, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan memasuki fase politik yang menentukan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut pengesahan dibidik paling lambat **8 Oktober 2026**, sedangkan pejabat pemerintah sebelumnya menyampaikan target yang lebih longgar, yakni Oktober atau akhir Oktober. Di balik perbedaan kalender itu ada pekerjaan substansial: Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah berkembang dari sekitar 1.850 menjadi **lebih dari 2.100 butir** dan menegaskan belum ada naskah final. Artinya, publik perlu membaca tanggal target sebagai komitmen politik yang masih bergantung pada penyelesaian materi, bukan sebagai kepastian bahwa semua pasal telah selesai.
RUU ini penting bukan hanya bagi pekerja pabrik dan kantor. DPR dan pemerintah menyatakan cakupannya hendak diperluas ke pekerja informal, pekerja platform digital, kelompok rentan, pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Dengan sekitar 155 juta angkatan kerja dan sekitar 60 persen berada di sektor informal menurut keterangan Menteri Ketenagakerjaan yang dikutip [ANTARA](https://sulteng.antaranews.com/berita/392201/menaker-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-ditargetkan-tuntas-oktober), kualitas pembahasan akan berdampak jauh melampaui hubungan industrial formal. Lima bagian berikut memetakan tenggat, jalur legislasi, isu pekerja gig, perbedaan kepentingan, dan tolok ukur akuntabilitas menjelang keputusan.
## Daftar Isi
- [01 — Tenggat 8 Oktober Bukan Sekadar Perlombaan Kalender](#bagian-01)
- [02 — Dari Putusan MK ke Lebih dari 2.100 DIM](#bagian-02)
- [03 — Pekerja Gig Masuk RUU, tetapi Status Hukumnya Masih Krusial](#bagian-03)
- [04 — Buruh dan Pengusaha Bertemu di Tujuan, Berbeda pada Desain](#bagian-04)
- [05 — Lima Ukuran untuk Menilai Proses Legislasi yang Akuntabel](#bagian-05)
- [Kesimpulan](#kesimpulan-artikel)
- [Sumber](#sumber-artikel)
<a id="bagian-01"></a>
## 01 — Tenggat 8 Oktober Bukan Sekadar Perlombaan Kalender
> **Highlight:** Target cepat hanya bernilai jika naskah yang diputus dapat ditelusuri publik, perbedaan pendapat dicatat, dan aturan akhirnya bisa diterapkan—bukan sekadar selesai secara administratif.
Pernyataan tanggal perlu ditempatkan secara presisi. Pada 29 September, Saan Mustopa mengatakan pengesahan ditargetkan paling lambat 8 Oktober sebagaimana dilaporkan [Kumparan](https://kumparan.com/kumparannews/pimpinan-dpr-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-disahkan-paling-lambat-8-oktober-28HHnmB1PkU). Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut target akhir Oktober, sementara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan pemerintah dan DPR menargetkan Oktober melalui pembahasan intensif yang melibatkan tujuh kementerian/lembaga. Perbedaan ini tidak otomatis berarti konflik, tetapi menunjukkan ada beberapa lapis target: target politik pimpinan DPR, target kerja kementerian, serta batas penyelesaian yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Risiko utamanya adalah kompresi waktu: makin sempit jarak antara naskah terakhir, persetujuan tingkat I, dan paripurna, makin kecil kesempatan pekerja, pengusaha, akademisi, serta publik memeriksa perubahan pasal secara bermakna.
<a id="bagian-02"></a>
## 02 — Dari Putusan MK ke Lebih dari 2.100 DIM
RUU menjadi usul inisiatif DPR setelah melewati harmonisasi Baleg; laporan [ANTARA pada 27 Agustus](https://www.antaranews.com/berita/5713191/ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-disetujui-jadi-usul-inisiatif-dpr) mengaitkannya dengan perintah Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 atas pengujian UU Cipta Kerja, yang memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang. Pemerintah kemudian menyerahkan DIM dan Presiden menugaskan tujuh kementerian untuk pembahasan bersama DPR. Pembaruan paling penting datang dari Kemnaker: jumlah DIM telah menembus 2.100 dan dokumen yang beredar tidak boleh dianggap sebagai versi final. Banyaknya DIM bukan ukuran otomatis bahwa RUU buruk atau baik; angka itu menunjukkan banyak norma, frasa, dan pilihan kebijakan yang harus disepakati. Karena itu, publik perlu memperoleh *version history* atau matriks perubahan yang memperlihatkan rumusan DPR, posisi pemerintah, usulan pemangku kepentingan, dan teks hasil konsolidasi.
| Tahap | Status yang terverifikasi | Pertanyaan publik yang perlu dijawab |
|---|---|---|
| Harmonisasi Baleg | Selesai sebelum menjadi usul inisiatif DPR | Catatan harmonisasi mana yang masuk ke draf? |
| Usul inisiatif DPR | Disetujui dalam paripurna Agustus 2026 | Draf mana yang menjadi basis pembahasan? |
| DIM pemerintah | Diserahkan; berkembang menjadi lebih dari 2.100 butir | Mana DIM yang sudah dan belum disepakati? |
| Pembahasan Panja | Berlangsung bersama pemerintah | Apakah risalah dan versi pasal tersedia tepat waktu? |
| Persetujuan akhir | Ditargetkan pada Oktober; pimpinan DPR menyebut 8 Oktober | Apakah ada jeda cukup untuk pemeriksaan publik? |
<a id="bagian-03"></a>
## 03 — Pekerja Gig Masuk RUU, tetapi Status Hukumnya Masih Krusial
Salah satu pembaruan paling relevan adalah masuknya pekerja platform digital. [JDIH DPR](https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/68373/t/Komisi%2BIX%2BDPR%2BDorong%2BRUU%2BPelindungan%2BKetenagakerjaan%2BJadi%2BLandasan%2BEkonomi%2BNasional) mencatat Komisi IX ingin memberi penegasan umum bagi pekerja informal dan platform digital, sementara anggota Panja Zainul Munasichin mengatakan pengaturannya baru beberapa pasal dan rincian dapat ditempatkan dalam undang-undang tersendiri. Di sinilah persoalan desain muncul: mencantumkan kelompok pekerja belum tentu cukup jika status hubungan kerja, transparansi algoritma, potongan aplikasi, akses jaminan sosial, keselamatan, mekanisme keberatan, dan pembagian tanggung jawab platform tidak jelas. Fleksibilitas memang ciri kerja gig, tetapi fleksibilitas tidak semestinya menjadi alasan untuk menghilangkan standar minimum. Norma payung perlu setidaknya menetapkan hak dasar yang dapat ditegakkan dan mandat aturan turunan dengan tenggat yang jelas; tanpa itu, pekerja berisiko tetap berada di wilayah abu-abu antara “mitra” dan pekerja.
<a id="bagian-04"></a>
## 04 — Buruh dan Pengusaha Bertemu di Tujuan, Berbeda pada Desain
DPR mengakui masih ada perbedaan antara federasi buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lalu menawarkan mediasi dan koordinasi dengan pemerintah. Serikat pekerja mendesak agar tenggat tidak dijadikan alasan menghasilkan aturan yang merugikan buruh; isu sensitif mencakup pengupahan, alih daya, hubungan kerja, pemagangan, perlindungan pekerja perempuan, dan PHK. Dari sisi pengusaha, Apindo meminta RUU juga menjaga pekerjaan yang ada, memperluas kesempatan kerja, membantu pekerja terdampak PHK kembali bekerja, serta menciptakan pekerjaan formal yang produktif dan berkelanjutan. Titik temunya sebenarnya tersedia: kepastian hukum, pasar kerja yang adaptif, dan perlindungan sosial yang efektif. Namun kompromi yang sehat bukan berarti membelah selisih secara mekanis. Setiap pilihan—misalnya batas outsourcing, formula upah, durasi PKWT, atau tanggung jawab platform—perlu diuji terhadap daya laksana, potensi penghindaran hukum, biaya kepatuhan, serta dampaknya bagi posisi tawar pekerja dan penciptaan kerja.
| Isu | Kekhawatiran pekerja | Kekhawatiran dunia usaha | Titik uji kebijakan |
|---|---|---|---|
| Pengupahan | Upah layak dan formula yang tidak menurunkan perlindungan | Prediktabilitas biaya dan produktivitas | Formula transparan, data terbuka, mekanisme keberatan |
| PKWT dan outsourcing | Kepastian kerja dan pencegahan hubungan kerja semu | Fleksibilitas operasional | Batas tegas, tanggung jawab pemberi kerja, sanksi efektif |
| PHK | Prosedur adil, kompensasi, dan perlindungan pendapatan | Restrukturisasi yang dapat dijalankan | PHK sebagai opsi terakhir, mediasi cepat, JKP yang berfungsi |
| Pekerja platform | Status, jaminan sosial, pendapatan, dan transparansi algoritma | Model kemitraan serta fleksibilitas | Hak minimum universal dan pembagian tanggung jawab yang jelas |
| Pengawasan | Penegakan nyata hingga daerah | Kepastian dan konsistensi pemeriksaan | Kapasitas pengawas, kanal aduan, dan publikasi tindak lanjut |
<a id="bagian-05"></a>
## 05 — Lima Ukuran untuk Menilai Proses Legislasi yang Akuntabel
Keberhasilan RUU tidak cukup dinilai dari apakah palu diketuk sebelum tenggat. Pertama, **keterbukaan naskah**: draf terbaru dan perubahan antardraf harus mudah diakses sebelum pengambilan keputusan. Kedua, **partisipasi bermakna**: masukan buruh, pekerja informal, pengemudi ojol, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu dijawab secara substantif, bukan sekadar dicatat hadir. Ketiga, **kejelasan norma**: istilah seperti pekerja platform, hubungan kemitraan, pengendalian algoritmik, dan tanggung jawab pemberi kerja tidak boleh menimbulkan celah baru. Keempat, **kesiapan implementasi**: aturan turunan, anggaran, jumlah pengawas, sistem pengaduan, dan koordinasi pusat-daerah harus memiliki jadwal. Kelima, **evaluasi pasca-berlaku**: pemerintah dan DPR perlu menetapkan indikator—cakupan jaminan sosial, sengketa, kepatuhan upah, waktu penyelesaian perselisihan, kecelakaan kerja, dan transisi pekerja terdampak PHK—agar efektivitas undang-undang bisa diukur dengan data.
- [ ] Draf dan matriks DIM terbaru diumumkan sebelum keputusan.
- [ ] Risalah rapat serta posisi setiap pihak dapat ditelusuri.
- [ ] Kelompok pekerja informal dan platform terwakili langsung.
- [ ] Aturan turunan memiliki penanggung jawab dan batas waktu.
- [ ] Pengawasan daerah mendapat kapasitas, anggaran, dan kanal aduan.
- [ ] Evaluasi berkala memakai indikator hasil, bukan hanya jumlah sosialisasi.
<a id="kesimpulan-artikel"></a>
## Kesimpulan
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berada pada persimpangan antara urgensi konstitusional, perubahan dunia kerja, dan kebutuhan kompromi politik. Target 8 Oktober dapat menjadi disiplin waktu, tetapi tidak boleh menggantikan disiplin substansi. Dengan lebih dari 2.100 DIM dan belum adanya naskah final menurut pemerintah, prioritas paling rasional adalah memastikan publik mengetahui teks yang akan disahkan, dasar perubahan setiap isu krusial, serta mekanisme implementasinya. Jika perlindungan pekerja gig hanya deklaratif, pengawasan daerah tetap lemah, atau aturan turunan dibiarkan tanpa tenggat, undang-undang baru berisiko mengulang ketidakpastian lama. Sebaliknya, proses terbuka dan norma yang dapat ditegakkan dapat menjadikan momentum ini pembaruan nyata bagi pekerja sekaligus memberi kepastian yang lebih sehat bagi dunia usaha.
<a id="sumber-artikel"></a>
## Sumber
- [Komisi IX DPR Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Landasan Ekonomi Nasional — JDIH DPR RI](https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/68373/t/Komisi%2BIX%2BDPR%2BDorong%2BRUU%2BPelindungan%2BKetenagakerjaan%2BJadi%2BLandasan%2BEkonomi%2BNasional) — cakupan pekerja informal, pekerja platform digital, dan penguatan pengawasan.
- [RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR — ANTARA](https://www.antaranews.com/berita/5713191/ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-disetujui-jadi-usul-inisiatif-dpr) — status legislasi dan kaitan dengan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023.
- [Kemnaker: RUU Ketenagakerjaan Belum Final, DIM Tembus 2.100 — ANTARA](https://babel.antaranews.com/berita/584456/kemnaker-ruu-ketenagakerjaan-belum-final-dim-tembus-2100) — jumlah DIM, status naskah, dan tujuh kementerian yang ditugaskan.
- [Pimpinan DPR: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan Paling Lambat 8 Oktober — Kumparan](https://kumparan.com/kumparannews/pimpinan-dpr-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-disahkan-paling-lambat-8-oktober-28HHnmB1PkU) — target pengesahan yang disampaikan pimpinan DPR.
- [DPR Kejar Penyelesaian RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober — ANTARA](https://sultra.antaranews.com/berita/541592/dpr-kejar-penyelesaian-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-pada-oktober) — perbedaan buruh–Apindo dan rencana mediasi DPR.
*Catatan: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi publik secara netral dan bukan dukungan kepada tokoh, partai, atau kelompok politik tertentu.*
Tags: #RUU Pelindungan Ketenagakerjaan#DPR RI#Kementerian Ketenagakerjaan#pekerja gig#ojek online#outsourcing#pengupahan#buruh#Apindo#Putusan MK 168/PUU-XXI/2023#legislasi Indonesia
GD
Tentang Penulis — Ganes Satsangga
Backend Developer berpengalaman membangun aplikasi web, sistem ERP/CMS, integrasi API, dan database menggunakan Laravel, PHP, dan Go.
