Politik · 4 min read · 3 views
RUU Perampasan Aset 2026: Dari 18 Tahun Tertunda Jadi Super Prioritas DPR, Target Disahkan 15 Desember
RUU Perampasan Aset yang tertunda 18 tahun ditetapkan super prioritas DPR dengan target pengesahan 15 Desember 2026. Artikel membahas latar belakang hukum, dua jalur perampasan (in personam & in rem), proses legislasi 35 RDPU, dan implikasi pemulihan aset negara.
GD
I Gusti Agung Ganes Satsangga Dipa
Backend & Software Developer
# Pembukaan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah tertunda selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan pada 2008 akhirnya mendapat kepastian waktu: **DPR memastikan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026**. Ketua Komisi III DPR RI **Habiburokhman** menegaskan bahwa ini bukan sekadar target melainkan **kepastian** yang dihitung dari jadwal efektif masa sidang — sekitar delapan minggu tersisa setelah dipotong masa reses [^emedia-dpr].[^cnbc]
Perbedaan mendasar kali ini: RUU ini **bukan revisi undang-undang lama** melainkan **konsep baru sepenuhnya** ("substansi baru") dalam tata hukum Indonesia. Belum pernah ada UU khusus perampasan aset; pengaturan saat ini tersebar terbatas di UU TPPU (Pencucian Uang) dan UU Tipikor (Korupsi), yang membuat pemulihan kerugian negara **hanya sekitar 20 % dari kerugian riil korupsi** [^antara-kupang].[^kompas-tv]
> **Highlight:** RUU Perampasan Aset hadir untuk mengisi kekosongan hukum: Indonesia baru akan memiliki kerangka *stand-alone* untuk merampas aset hasil kejahatan — baik lewat jalur *in personam* (pasca putusan pidana pelaku) maupun *in rem* (tanpa harus menunggu vonis pelaku) — demi memaksimalkan *asset recovery* negara.
<a id="bagian-01"></a>
## 01 — Latar Belakang Hukum: Mengapa Butuh UU Terpisah?
Sejak era Reformasi, Indonesia mengandalkan **UU TPPU** dan **UU Tipikor** untuk menyita dan merampas aset korupsi. Keduanya terbatas: TPPU bersifat *follow the money* dan Tipikor hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi tertentu. Akibatnya, aset dari kejahatan lain (narkoba, terorisme, cybercrime, TPPU *predicate crimes* non-korupsi) sulit direbut negara. Data Komisi III menunjukkan **pemulihan aset negara hanya 20 % dari total kerugian riil** — angka yang Habiburokhman sebut "masih sangat rendah" [^cnbc].[^emedia-dpr]
<a id="bagian-02"></a>
## 02 — Anatomi RUU: Dua Jalur Perampasan (*In Personam* & *In Rem*)
Draf terbaru mengatur **empat kategori aset** yang dapat dirampas:
| Kategori Aset | Penjelasan | Contoh |
|---------------|------------|--------|
| **Hasil tindak pidana** | Proceeds langsung dari kejahatan | Uang suap, hasil pencurian data, profit narkoba |
| **Alat/sarana** | Barang digunakan untuk melakukan kejahatan | Server botnet, kendaraan pengangkut narkoba, perlengkapan pencetakan uang palsu |
| **Barang temuan** | Ditemukan dalam kondisi diketahui berasal dari kejahatan | Barang curian yang ditemukan saat razia, uang tunai mencurigakan |
| **Pengganti kerugian** | Kompensasi atas kerugian negara/korban | Nilai setara kerugian negara bila aset asli sudah tidak ditemukan |
Dua **konstruksi hukum** diberlakukan bersamaan:
1. **Konviktasi-based (*in personam*)** — perampasan pasca putusan pidana pelaku (standar bukti *beyond reasonable doubt*).
2. **Non-konviktasi (*in rem*)** — perampasan terhadap aset itu sendiri tanpa harus vonis pelaku; standar bukti lebih ringan (*balance of probabilities*), cocok untuk pelaku lari, meninggal, atau tidak diketahui [^cnbc].[^streamline]
<a id="bagian-03"></a>
## 03 — Proses Legislasi: 35 RDPU, 3 Kunker, 50 Narasumber
Perjalanan draf ini jauh dari instan:
- **September 2025**: Penugasan ke Badan Keahlian DPR → naskah akademik + draf awal.
- **Maret–Agustus 2026**: **35 kali RDPU** (Rapat Dengar Pendapat Umum), **3 kunjungan kerja daerah**, **46 anggota Komisi III** menyerap aspirasi dapil.
- **50 narasumber** dikunjungi: akademisi, praktisi hukum, KPK, Polri, Kejaksaan, OJK, BI, hingga organisasi masyarakat sipil (Indonesia Millennials Center, DePA-RI) [^emedia-dpr].[^cnbc]
- **Agustus 2026**: RUU masuk Prolegnas Prioritas 2026; **27 Agustus 2026** rapat paripurna menyetujui *target* 15 Desember 2026.
<a id="bagian-04"></a>
## 04 — Mekanisme Percepatan: Memanfaatkan Masa Reses
Untuk mengejar deadline 15 Desember, Komisi III akan **maksimalkan masa reses** (biasanya untuk kunjungan ke daerah) dengan:
- **~8 hari kerja efektif** RDPU berkelanjutan, bisa sampai malam.
- Rapat kerja dengan pemerintah (harmonisasi), pembahasan **DIM** (Daftar Inventaris Masalah) via *tim perumus* & *tim sinkronisasi*.
- Pengesahan **tingkat pertama & kedua** (paripurna) berurutan.
Strategi ini dirancang untuk **mencegah objeksi substantif di paripurna** dengan menyelesaikan negosiasi teknis di tingkat komisi terlebih dahulu [^streamline].[^dw]
<a id="bagian-05"></a>
## 05 — Implikasi Praktis & Tantangan Implementasi
| Aspek | Dampak Positif | Risiko / Catatan |
|-------|----------------|------------------|
| **Pemulihan aset** | Naik drastis dari ~20 % dengan adanya jalur *in rem* | Perlu SOP ketat agar tidak disalahkan untuk *asset seizure* sembarangan |
| **Hukum pidana** | Lengkapi KUHAP baru (sudah disahkan) & UU Polri | Koordinasi antar lembaga (Polri-Kejaksaan-KPK-Pengadilan) jadi kritis |
| **Hak konstitusional** | Dijamin lewat *due process* & pengadilan | Perlu pengawasan MK & Komnas HAM agar *non-conviction based* tak melanggar presunsi tak bersalah |
| **Tata kelola aset sitaan** | Baru diatur komprehensif (penyimpanan, lelang, pengelolaan) | Butuh badan pengelola aset terpusat (saat ini tersebar: KPK, Kejaksaan, Polri, DJKN) |
Habiburokhman menegaskan: **"Komisi III berkomitmen menghasilkan kebijakan perampasan aset yang berkeadilan untuk memulihkan kerugian negara secara cermat"** [^antara-kupang].
<a id="kesimpulan-artikel"></a>
## Kesimpulan
RUU Perampasan Aset 2026 menandai **pergeseran paradigma**: dari "menunggu vonis pelaku baru rampas aset" ke "rampas aset kejahatan sebisa cepat, dengan atau tanpa vonis". Jika disahkan 15 Desember sebagaimana dijadwalkan, Indonesia akan memiliki **instrumen hukum *asset recovery* paling komprehensif di Asia Tenggara** — asalkan implementasinya dijaga *checks and balances* agar tidak jadi alat represi. Delapan minggu ke depan akan menguji kemampuan DPR menyeimbangkan kecepatan legislasi dengan substansi keadilan.
<a id="sumber-artikel"></a>
## Sumber
- [Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026 — E-Media DPR RI](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/08/25/progres-ruu-perampasan-aset-35-rdpu-tiga-kunker-daerah-dan-akan-disahkan-pada-desember-2026) — jadwal legislasi, jumlah RDPU/kunker/narasumber, komitmen 15 Desember 2026.
- [Tok! DPR Sahkan UU Perampasan Aset Paling Lambat 15 Desember 2026 — CNBC Indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/news/20260827112135-4-762670/tok-dpr-sahkan-uu-perampasan-aset-paling-lambat-15-desember-2026) — kutipan Habiburokhman & Sufmi Dasco, detail 4 kategori aset, dua konstruksi *in personam/in rem*, data pemulihan 20 %.
- [DPR Bakal Sahkan RUU Perampasan Aset Desember 2026, Habiburokhman: Bukan Target, tapi Kepastian — KOMPAS.tv](https://origin.kompas.tv/nasional/687635/dpr-bakal-sahkan-ruu-perampasan-aset-desember-2026-habiburokhman-bukan-target-tapi-kepastian) — penegasan "bukan target tapi kepastian", alasan butuh waktu lama (konsep baru).
- [Rapat Paripurna DPR: RUU Perampasan Aset akan disahkan Desember 2026 — ANTARA News Kupang](https://kupang.antaranews.com/berita/198244/rapat-paripurna-dpr-ruu-perampasan-aset-akan-disahkan-desember-2026) — data 50 narasumber, 46 anggota menyerap aspirasi, dukungan moral Ustaz Das'ad Latif.
- [Indonesian Parliament Declares Asset Confiscation Bill a Super Priority, Sets December Deadline — Streamline Feed](https://streamlinefeed.co.ke/news/indonesian-parliament-declares-asset-confiscation-bill-a-super-priority-sets-december-deadline) — konteks 18 tahun tertunda, mekanisasi percepatan via reses, 65 % anggota Komisi III baru.
*Catatan: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi publik secara netral dan bukan dukungan kepada tokoh, partai, atau kelompok politik tertentu.*
Tags: #RUU Perampasan Aset#DPR#Komisi III#Habiburokhman#asset recovery#korupsi#legislasi 2026#in rem#in personam#pemulihan aset negara
GD
Tentang Penulis — Ganes Satsangga
Backend Developer berpengalaman membangun aplikasi web, sistem ERP/CMS, integrasi API, dan database menggunakan Laravel, PHP, dan Go.
