Crypto · 6 min read · 7 views
SEC Regulation Crypto Assets vs CFTC Plan B: Perang Rulemaking Kripto AS Saat CLARITY Act Mandek di Senat
SEC merilis proposal Regulation Crypto Assets 402 halaman sementara CFTC menyiapkan jalur rulemaking sendiri setelah RUU CLARITY Act gagal cloture di Senat AS, membentuk dua jalur regulasi paralel bagi penerbit token dan stablecoin.
GD
I Gusti Agung Ganes Satsangga Dipa
Backend & Software Developer
# Pembukaan
Pertarungan regulasi aset kripto di Amerika Serikat memasuki babak baru sepanjang Agustus–September 2026. Setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) merilis rancangan setebal 402 halaman bertajuk "Regulation Crypto Assets" pada 18 Agustus 2026, giliran Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menyusul dengan sinyal bahwa mereka tak akan menunggu Kongres mengesahkan RUU CLARITY Act ([ainvest.com, 6/9/2026](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609)). Dua badan regulator ini bergerak paralel karena RUU CLARITY Act — yang seharusnya menjadi kerangka hukum tunggal pembagian wewenang antara SEC dan CFTC atas aset digital — gagal melewati ambang cloture 60 suara di Senat pada pertengahan September, dengan hasil pemungutan suara 49–50 ([calebandbrown.com, 22/9/2026](https://calebandbrown.com/blog/weekly-rollup-september-22-2026/)).
Kebuntuan legislatif ini membuat regulator memilih jalur rulemaking administratif sebagai solusi sementara. Ketua SEC Paul Atkins menyebut proposal Regulation Crypto Assets sebagai "langkah paling bersejarah" untuk menegaskan status Amerika Serikat sebagai "Ibu Kota Kripto Dunia", sekaligus menyatakan proposal itu sejalan dengan harapan agar Kongres segera mengirim RUU CLARITY Act ke meja presiden ([ainvest.com, 6/9/2026](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609)). Di sisi lain, Ketua CFTC Michael Selig mengarahkan stafnya menyusun rezim pengawasan pasar kripto memakai wewenang yang sudah ada, termasuk kemungkinan mengizinkan perdagangan kripto dengan margin di bursa teregulasi — sesuatu yang saat ini dilarang untuk pasar spot AS.
Artikel ini memetakan status terkini kedua proposal, tenggat komentar publik yang masih terbuka, implikasinya bagi penerbit token dan penyedia stablecoin, serta agenda regulasi yang perlu dipantau hingga awal 2027. Fokusnya murni pada perkembangan kebijakan yang telah dipublikasikan regulator dan lembaga think-tank, tanpa opini prediktif harga atau ajakan investasi.
## Daftar Isi
- [01 — SEC Regulation Crypto Assets: Kerangka Penerbitan Token Pertama di AS](#bagian-01)
- [02 — CFTC Siapkan "Plan B" Jika CLARITY Act Tetap Mandek](#bagian-02)
- [03 — Linimasa Tenggat Regulasi yang Perlu Dipantau](#bagian-03)
- [04 — GENIUS Act dan Tekanan Waktu bagi Penerbit Stablecoin](#bagian-04)
- [05 — Apa yang Tidak Tercakup: Celah bagi DeFi dan Pasar Sekunder](#bagian-05)
- [Kesimpulan](#kesimpulan-artikel)
- [Sumber](#sumber-artikel)
<a id="bagian-01"></a>
## 01 — SEC Regulation Crypto Assets: Kerangka Penerbitan Token Pertama di AS
> **Highlight:** Regulation Crypto Assets adalah rulemaking kripto pertama yang dirancang SEC dari nol, bukan hasil menambal aturan sekuritas lama — namun cakupannya sengaja dibatasi hanya pada tahap penerbitan (issuance), bukan perdagangan sekunder.
Proposal setebal 402 halaman yang dipublikasikan SEC pada 18 Agustus 2026 memperkenalkan rezim pengecualian pendaftaran ganda di bawah Securities Act ([liquidmercury.com, September 2026](https://liquidmercury.com/research/the-quicksilver-report-september-2026)). Opsi pertama, "Startup Option", mengizinkan penggalangan dana hingga 5 juta dolar AS dalam jendela empat tahun dengan pengungkapan naratif berbahasa sederhana tanpa mewajibkan laporan keuangan teraudit. Opsi kedua, "Fundraising Option", membuka ruang hingga 75 juta dolar AS per periode 12 bulan bergulir, dengan beban kepatuhan yang meningkat begitu nilai penggalangan melewati ambang 20 juta dolar AS ([ainvest.com, 6/9/2026](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609)).
Elemen paling signifikan dari proposal ini adalah skema "safe harbor" bersyarat: sebuah token dapat keluar dari klasifikasi sekuritas begitu pengembangnya secara permanen menghentikan pekerjaan manajerial esensial atas jaringan tersebut — sebuah kriteria yang mengadopsi logika lama "sufficient decentralization" namun kini dituangkan dalam bahasa rulemaking formal. Proposal ini juga memuat preemsi federal atas kewajiban pendaftaran sekuritas tingkat negara bagian untuk penawaran yang memenuhi syarat, yang berarti penerbit tidak perlu lagi mengurus izin blue-sky di puluhan yurisdiksi negara bagian secara terpisah.
<a id="bagian-02"></a>
## 02 — CFTC Siapkan "Plan B" Jika CLARITY Act Tetap Mandek
Pada rapat perdana Innovation Advisory Committee CFTC yang dihadiri 43 anggota — termasuk eksekutif dari Coinbase, Kraken, Ripple, Gemini, Robinhood, Nasdaq, NYSE, dan CME Group — pada 20 Agustus 2026, Ketua Michael Selig menyatakan agensinya tidak akan menunggu Kongres ([ainvest.com, 6/9/2026](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609)). Ia memerintahkan staf menyusun kategori baru "crypto asset market" yang meniru model designated contract markets (DCM), sehingga entitas teregistrasi maupun sejumlah platform perdagangan yang belum terdaftar bisa masuk di bawah pengawasan CFTC.
Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi bursa yang diawasi CFTC untuk menawarkan perdagangan kripto dengan leverage atau margin di pasar spot AS — sesuatu yang saat ini dilarang. Selig juga memerintahkan stafnya berkonsultasi dengan pengembang DeFi mengenai "jalur hukum untuk mengoperasikan protokol on-chain" di dalam negeri, penanda pertama kalinya CFTC secara terbuka menyatakan kesediaan berdialog langsung dengan pembangun protokol terdesentralisasi.
<a id="bagian-03"></a>
## 03 — Linimasa Tenggat Regulasi yang Perlu Dipantau
Berikut ringkasan tenggat dan agenda regulasi kripto AS yang masih berjalan hingga awal 2027, disusun dari data lembaga think-tank dan regulator:
| Tanggal | Agenda | Lembaga | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 19–20 Oktober 2026 | Penutupan periode komentar publik atas Regulation Crypto Assets | SEC | Terbuka untuk komentar |
| 15 Oktober 2026 | Pertemuan menteri keuangan G20 di Bangkok (lanjutan Asheville) | G20 | Dijadwalkan |
| November 2026 | Target aturan final GENIUS Act soal stablecoin | OCC (Jonathan Gould) | Dalam proses |
| 5 November 2026 | Pemilu sela (midterm) AS — dapat memengaruhi arah RUU CLARITY Act | Kongres AS | Dijadwalkan |
| 14–15 Desember 2026 | KTT G20 di Miami | G20 | Dijadwalkan |
| 18 Januari 2027 | RUU GENIUS Act soal lisensi stablecoin resmi berlaku | Kongres/Treasury | Tenggat statutori |
Sumber data: ([liquidmercury.com, September 2026](https://liquidmercury.com/research/the-quicksilver-report-september-2026)) dan ([ainvest.com, 6/9/2026](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609)).
<a id="bagian-04"></a>
## 04 — GENIUS Act dan Tekanan Waktu bagi Penerbit Stablecoin
Di luar dua rulemaking utama tersebut, Departemen Keuangan AS (Treasury) turut mengajukan rancangan aturan pelaksana Pasal 3 GENIUS Act pada 17 Agustus 2026, yang mengatur pembatasan penerbitan, penawaran, dan penjualan stablecoin pembayaran ([liquidmercury.com, September 2026](https://liquidmercury.com/research/the-quicksilver-report-september-2026)). Mulai 18 Januari 2027, setiap penerbit stablecoin pembayaran di AS wajib memegang lisensi federal atau negara bagian, sementara penawaran dan penjualan kepada nasabah AS melalui solisitasi langsung, iklan, atau bantuan yang mengelabui pemeriksaan lokasi geografis akan dinyatakan melanggar hukum.
Periode komentar publik atas aturan Pasal 3 ini ditutup pada 19 Oktober 2026 — hanya 91 hari sebelum undang-undang tersebut resmi mengikat. Komisaris Mata Uang (Comptroller of the Currency) Jonathan Gould menyampaikan bahwa pasar dapat mengharapkan aturan final OCC soal stablecoin rampung pada November 2026, memberi jendela waktu yang relatif sempit bagi bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menyesuaikan model kepatuhan mereka sebelum tenggat statutori berlaku.
<a id="bagian-05"></a>
## 05 — Apa yang Tidak Tercakup: Celah bagi DeFi dan Pasar Sekunder
Analisis dari Sidley Austin yang dikutip dalam laporan pasar menegaskan bahwa proposal Regulation Crypto Assets secara eksplisit tidak mengatur aturan perdagangan pasar sekunder, persyaratan registrasi bursa, standar kustodian, pengawasan pasar, maupun aturan staking, mining, atau airdrop ([ainvest.com, 6/9/2026](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609)). Proposal ini juga tidak mengkodifikasi interpretasi bersama SEC-CFTC pada Maret 2026 yang mengklasifikasikan 16 token sebagai komoditas digital.
Checklist celah regulasi yang masih terbuka per akhir September 2026:
- [ ] Aturan perdagangan pasar sekunder token yang sudah "keluar" dari status sekuritas
- [ ] Standar kustodian aset kripto bagi lembaga keuangan teregulasi
- [ ] Kerangka hukum eksplisit untuk protokol DeFi otomatis (AMM, protokol peminjaman)
- [ ] Kodifikasi klasifikasi 16 token sebagai komoditas digital
- [ ] Aturan staking, mining, dan airdrop dalam konteks sekuritas
Untuk pembangun DeFi, kerangka ini disebut "secara struktural tidak dapat diterapkan" karena automated market maker dan platform peminjaman umumnya beroperasi tanpa penerbit tradisional, sehingga pengecualian dan safe harbor yang diusulkan menjadi tidak relevan bagi model bisnis mereka.
<a id="kesimpulan-artikel"></a>
## Kesimpulan
Perkembangan Agustus–September 2026 menunjukkan bahwa regulasi kripto AS tengah bergerak melalui dua jalur paralel: rulemaking administratif oleh SEC dan CFTC di satu sisi, dan proses legislatif RUU CLARITY Act yang masih tersendat di Senat pada sisi lain. Kedua regulator tampak sepakat bahwa kevakuman hukum tidak bisa dibiarkan berlarut, namun pendekatan mereka — safe harbor berbasis desentralisasi di SEC dan model designated contract market di CFTC — masih meninggalkan celah besar pada perdagangan sekunder, kustodian, dan protokol DeFi. Investor, penerbit token, dan operator platform kripto yang beroperasi lintas yurisdiksi perlu memantau ketat tenggat komentar publik pada 19–20 Oktober 2026 serta hasil pemilu sela 5 November 2026, yang berpotensi menentukan apakah RUU CLARITY Act akhirnya melewati ambang batas suara di Senat sebelum akhir tahun.
<a id="sumber-artikel"></a>
## Sumber
- [ainvest.com — "CLARITY Act & Agency Rulemaking: Is 'Crypto Capital of the World' Just a Clearer On-Ramp for Incumbents?" (6/9/2026)](https://ainvest.com/news/clarity-act-agency-rulemaking-crypto-capital-world-clearer-ramp-incumbents-2609) — mendukung klaim rincian proposal Regulation Crypto Assets dan langkah CFTC.
- [calebandbrown.com — "Weekly Rollup - September 22, 2026"](https://calebandbrown.com/blog/weekly-rollup-september-22-2026/) — mendukung klaim kegagalan cloture CLARITY Act di Senat (49–50).
- [liquidmercury.com — "The Quicksilver Report: SEC Rules, the CLARITY Vote, and DTCC's October Launch" (September 2026)](https://liquidmercury.com/research/the-quicksilver-report-september-2026) — mendukung linimasa tenggat GENIUS Act, OCC, dan komentar publik SEC.
GD
Tentang Penulis — Ganes Satsangga
Backend Developer berpengalaman membangun aplikasi web, sistem ERP/CMS, integrasi API, dan database menggunakan Laravel, PHP, dan Go.
