Politik · 6 min read · 3 views
UU Reforma Agraria 2026: Membaca LPRA, Jalur Konflik Tanah, dan Ujian Implementasi
UU Pengaturan Reforma Agraria menjanjikan lembaga baru di bawah Presiden, jalur khusus bagi konflik komunal, dan perlindungan yang lebih kuat. Namun, implementasinya akan ditentukan oleh aturan turunan, keterbukaan data, desain kewenangan, serta ruang partisipasi publik.
GD
I Gusti Agung Ganes Satsangga Dipa
Backend & Software Developer
# Pembukaan
DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026. Di atas kertas, regulasi ini mencoba menjawab persoalan yang lama berulang: ketimpangan penguasaan tanah, konflik antara warga dan pemegang konsesi, tumpang tindih data lintas instansi, serta mekanisme penyelesaian yang tersebar di banyak meja. Salah satu perubahan terpenting ialah mandat membentuk Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA), lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian konflik agraria. [DPR RI](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/09/21/perkuat-kelembagaan-reforma-agraria-baleg-dpr-sepakat-bran-jadi-lpra) mencatat bahwa nama awalnya, Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN, diubah menjadi LPRA pada tahap akhir pembahasan.
Pengesahan undang-undang bukan garis akhir. Publik masih perlu mengetahui seperti apa struktur LPRA, bagaimana kewenangannya dibatasi, data apa yang dapat diperiksa masyarakat, dan bagaimana keputusan lembaga itu berhubungan dengan ATR/BPN, pemerintah daerah, kementerian teknis, BUMN, serta aparat penegak hukum. Artikel ini membaca arsitektur kebijakan tersebut secara netral: apa yang dijanjikan, bagaimana pembagian jalurnya, mengapa proses legislasi ikut dipersoalkan, dan indikator apa yang layak dipakai untuk mengawasi implementasinya.
## Daftar Isi
- [01 — Dari BRAN ke LPRA: Bukan Sekadar Ganti Nama](#bagian-01)
- [02 — Dua Jalur Konflik dan Pertanyaan tentang Batas Kewenangan](#bagian-02)
- [03 — Lokasi Prioritas Mengubah Cara Negara Menentukan Fokus](#bagian-03)
- [04 — Harapan Baru Berhadapan dengan Kritik Proses Legislasi](#bagian-04)
- [05 — Lima Ujian yang Menentukan Dampak di Lapangan](#bagian-05)
- [Kesimpulan](#kesimpulan-artikel)
- [Sumber](#sumber-artikel)
<a id="bagian-01"></a>
## 01 — Dari BRAN ke LPRA: Bukan Sekadar Ganti Nama
Desain LPRA menunjukkan pengakuan bahwa konflik agraria sering tidak selesai jika hanya diperlakukan sebagai koreksi sertifikat atau perkara administrasi biasa. Menurut laporan resmi [DPR RI](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/09/21/perkuat-kelembagaan-reforma-agraria-baleg-dpr-sepakat-bran-jadi-lpra), lembaga tersebut ditempatkan langsung di bawah Presiden dan diberi empat rumpun kewenangan: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik. Undang-undang juga mengatur Dewan Pengawas untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Kedudukan tinggi dapat membantu memotong kebuntuan koordinasi antarkementerian, tetapi struktur yang kuat harus disertai prosedur keberatan, publikasi putusan, aturan konflik kepentingan, dan pengawasan yang benar-benar independen. Tanpa itu, sentralisasi berisiko hanya memindahkan antrean perkara dari banyak instansi ke satu lembaga baru.
> **Highlight:** Nilai LPRA tidak akan diukur dari tinggi-rendahnya posisi organisasi, melainkan dari kemampuannya menghasilkan keputusan yang transparan, dapat diuji, dan benar-benar dijalankan instansi terkait.
<a id="bagian-02"></a>
## 02 — Dua Jalur Konflik dan Pertanyaan tentang Batas Kewenangan
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pembagian awal penanganan perkara: konflik individual yang bersifat administratif tetap berada di ATR/BPN, sedangkan konflik komunal—misalnya masyarakat berhadapan dengan korporasi, BUMN, atau pengelolaan Barang Milik Negara—akan dimediasi melalui LPRA. Pembagian ini dilaporkan oleh [ANTARA](https://babel.antaranews.com/berita/583555/ini-poin-poin-ruu-pengaturan-reforma-agraria-yang-disetujui-dpr) dan dikonfirmasi dalam laporan [Kompas.com](https://www.kompas.com/properti/read/2026/09/23/143000821/pemerintah-bakal-bentuk-badan-khusus-reforma-agraria-bran). Secara praktis, model tersebut masuk akal karena konflik komunal biasanya melibatkan sejarah panjang, banyak warga, konsesi, peta kawasan, dan kewenangan lintas sektor. Persoalannya, satu kasus bisa memuat unsur individual sekaligus komunal. Aturan turunan perlu menetapkan definisi, mekanisme pelimpahan, batas waktu, standar bukti, dan siapa yang memutus sengketa kompetensi agar warga tidak dipingpong.
| Dimensi perkara | Jalur yang direncanakan | Kebutuhan pengaman |
|---|---|---|
| Sertifikasi atau administrasi individual | ATR/BPN | Tenggat layanan, alasan tertulis, mekanisme keberatan |
| Konflik warga dengan korporasi/BUMN/BMN | LPRA | Mediasi setara, keterbukaan dokumen, pemulihan hak |
| Kasus campuran atau lintas kawasan | Perlu aturan koordinasi | Penentu kewenangan dan larangan saling melempar perkara |
| Keputusan yang melibatkan instansi negara | LPRA dan instansi terkait | Kewajiban pelaksanaan serta pelaporan publik |
<a id="bagian-03"></a>
## 03 — Lokasi Prioritas Mengubah Cara Negara Menentukan Fokus
Regulasi baru memperkenalkan lokasi prioritas reforma agraria, yakni wilayah yang didahulukan berdasarkan kriteria seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, atau penguasaan yang melebihi batas maksimum. Kerangka ini berpotensi menggeser pendekatan dari sekadar mengejar jumlah sertifikat menuju penyelesaian masalah struktural di wilayah tertentu. Namun, prioritas hanya adil bila data dasarnya terbuka, mutakhir, dan dapat dikoreksi. Pemerintah perlu menjelaskan indikator pembobotan, sumber peta, status konsesi, daftar pihak terdampak, serta hasil verifikasi lapangan. Partisipasi juga harus dimulai sebelum lokasi ditetapkan, bukan setelah keputusan selesai, sebab masyarakat adat, petani penggarap, perempuan, nelayan, dan kelompok miskin sering memiliki bukti penguasaan yang tidak selalu tercatat dalam basis data formal.
<a id="bagian-04"></a>
## 04 — Harapan Baru Berhadapan dengan Kritik Proses Legislasi
Ada dua penilaian yang sama-sama penting dicatat. Konsorsium Pembaruan Agraria menilai pengesahan aturan tersebut sebagai langkah maju dan momentum untuk mengoreksi konsentrasi penguasaan tanah; mereka menekankan bahwa LPRA harus menjadi tempat rakyat memperoleh keadilan agraria. Sebaliknya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengkritik kecepatan pembahasan dan menilai masyarakat terdampak tidak mendapat waktu memadai untuk membaca naskah terkonsolidasi serta menguji dampak perubahan. [BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw8042rkedp7o) mencatat RUU masuk Prolegnas pada 27 Agustus 2026, disusun pada 1–7 September, ditetapkan sebagai usul DPR pada 8 September, dibahas melalui rangkaian rapat berikutnya, diputus pada tingkat I tanggal 21 September, lalu disahkan sehari sesudahnya. DPR menyatakan telah bertemu 55 pihak, sedangkan koalisi mengacu pada prinsip hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan. Perbedaan ini seharusnya dijawab dengan membuka naskah final, risalah, daftar masukan, dan alasan menerima atau menolak tiap usulan secara mudah diakses.
**Timeline ringkas**
- **27 Agustus 2026:** RUU tercatat dalam Prolegnas.
- **1–7 September 2026:** Penyusunan rancangan berlangsung.
- **8 September 2026:** RUU ditetapkan sebagai usul DPR.
- **9–16 September 2026:** Rangkaian rapat dengar pendapat.
- **21 September 2026:** Keputusan pembahasan tingkat I dan perubahan BRAN menjadi LPRA.
- **22 September 2026:** DPR mengesahkan RUU menjadi undang-undang.
<a id="bagian-05"></a>
## 05 — Lima Ujian yang Menentukan Dampak di Lapangan
Keberhasilan implementasi setidaknya menghadapi lima ujian. Pertama, aturan pelaksana harus terbit tepat waktu dan tidak mempersempit mandat undang-undang. Kedua, pembagian fungsi LPRA dan ATR/BPN harus terang sampai tingkat layanan agar tidak menambah birokrasi. Ketiga, data agraria perlu disatukan tanpa menghapus pengetahuan lokal dan bukti sosial-historis. Keempat, mediasi wajib menjaga keseimbangan posisi ketika warga berhadapan dengan korporasi atau institusi negara yang memiliki sumber daya lebih besar. Kelima, publik membutuhkan dasbor perkara yang melindungi data pribadi tetapi menampilkan jumlah pengaduan, status proses, waktu penyelesaian, hasil pemulihan, serta tingkat kepatuhan instansi. Indikator keluaran seperti jumlah rapat atau sertifikat tidak cukup; ukuran utamanya harus berupa konflik yang benar-benar selesai, hak yang dipulihkan, ketimpangan yang berkurang, dan tidak munculnya konflik baru akibat keputusan negara.
**Checklist pengawasan publik**
- [ ] Naskah final, aturan turunan, dan prosedur pengaduan tersedia gratis.
- [ ] Kriteria lokasi prioritas dan peta dasarnya dapat diperiksa serta dikoreksi.
- [ ] Keanggotaan LPRA dan Dewan Pengawas disertai aturan konflik kepentingan.
- [ ] Setiap perkara memiliki nomor, tenggat, alasan keputusan, dan jalur keberatan.
- [ ] Capaian dilaporkan sebagai pemulihan hak dan penyelesaian konflik, bukan hanya aktivitas administratif.
<a id="kesimpulan-artikel"></a>
## Kesimpulan
UU Pengaturan Reforma Agraria membuka peluang memperbaiki tata kelola konflik tanah melalui lembaga yang lebih kuat, fokus wilayah yang lebih terarah, dan mekanisme perlindungan yang lebih luas. Namun, janji institusional tidak otomatis menjadi keadilan substantif. Pembagian kewenangan, kualitas data, independensi pengawasan, keterbukaan dokumen, dan partisipasi masyarakat terdampak akan menentukan apakah LPRA menjadi jalur penyelesaian yang efektif atau sekadar lapisan birokrasi baru. Karena proses pembahasannya juga diperdebatkan, respons paling konstruktif ialah memastikan tahap implementasi berlangsung terbuka, terukur, dan menyediakan ruang koreksi yang nyata.
*Catatan: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi publik secara netral dan bukan dukungan kepada tokoh, partai, atau kelompok politik tertentu.*
<a id="sumber-artikel"></a>
## Sumber
- [Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA — DPR RI](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/09/21/perkuat-kelembagaan-reforma-agraria-baleg-dpr-sepakat-bran-jadi-lpra) — perubahan nomenklatur, kedudukan, dan kewenangan LPRA.
- [Ini Poin-poin RUU Pengaturan Reforma Agraria yang Disetujui DPR — ANTARA](https://babel.antaranews.com/berita/583555/ini-poin-poin-ruu-pengaturan-reforma-agraria-yang-disetujui-dpr) — lokasi prioritas, Dewan Pengawas, perlindungan, dan pembagian jalur konflik.
- [UU Pengaturan Reforma Agraria Disahkan: Apa Artinya bagi Masyarakat? — BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw8042rkedp7o) — kronologi legislasi serta pandangan pendukung dan pengkritik.
- [Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus Reforma Agraria — Kompas.com](https://www.kompas.com/properti/read/2026/09/23/143000821/pemerintah-bakal-bentuk-badan-khusus-reforma-agraria-bran) — rencana pembagian tugas LPRA dan ATR/BPN.
GD
Tentang Penulis — Ganes Satsangga
Backend Developer berpengalaman membangun aplikasi web, sistem ERP/CMS, integrasi API, dan database menggunakan Laravel, PHP, dan Go.
