e-Banpol: Mengawal Dana Publik untuk Partai Politik secara Transparan
Wacana peningkatan bantuan keuangan partai menuntut pengawasan lebih kuat. Artikel ini membedah e-Banpol, jejak audit digital, akses publik, pembagian peran, dan tolok ukur akuntabilitas.
RAPBN 2027: Belanja Negara Tembus Rp4.097,2 Triliun, Fokus Delapan Prioritas Nasional
RAPBN 2027 mematok belanja negara Rp4.097,2 triliun dan defisit 2,40 persen PDB, dengan delapan Program Kerja Prioritas Nasional serta pengesahan RUU APBN menjadi Undang-Undang pada 29 September 2026.
APBN 2027 Disahkan: Membaca Politik di Balik Belanja Rp4.106 Triliun dan Target Pertumbuhan 6 Persen
APBN 2027 telah disahkan dengan belanja Rp4.106,3 triliun, defisit 2,4 persen PDB, dan target pertumbuhan 6 persen. Artikel ini mengurai pilihan politik di balik posturnya serta tolok ukur pengawasan publik sepanjang 2027.
September 2026: RUU Perampasan Aset Prioritas Super, APBN 2027 Rp4.106 Kuadriliun, dan Reforma Agraria Disahkan — Tiga Lokomotif Legislatif Bergerak Bersamaan
September 2026 mencatat konvergensi tiga lokomotif kebijakan: RUU Perampasan Aset jadi prioritas super (target 15 Des), APBN 2027 Rp4.106 kuadriliun disahkan 29 Sep, dan UU Reforma Agraria berlaku 22 Sep — merefleksikan tekanan akuntabilitas, ruang fiskal program prioritas, dan resolusi 1.296 Konflik tanah aktif.
Subsidi Energi 2027 dan DTSEN: Menguji Tepat Sasaran Tanpa Memutus Akses Warga
Subsidi energi 2027 turun menjadi Rp261,5 triliun dan akan semakin mengandalkan DTSEN. Artikel ini membedah risiko salah sasaran, kebutuhan kanal sanggah, serta indikator pengawasan agar efisiensi tidak memutus akses energi warga rentan.
APBN 2027 Disahkan: Membaca Prioritas, Risiko, dan Agenda Pengawasannya
DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja Rp4.106,26 triliun dan defisit 2,4 persen PDB. Artikel ini membedah postur fiskal, asumsi makro, target kesejahteraan, dan agenda pengawasannya.
Cukai Minuman Manis 2027: Ujian Konsistensi antara Target Rp1,6 Triliun dan Kesehatan Publik
Rencana cukai minuman berpemanis kembali masuk arsitektur APBN 2027 dengan potensi penerimaan sekitar Rp1,6 triliun, tetapi desain tarif dan aturan pelaksanaannya belum terang. Artikel ini mengurai status kebijakan, alasan kesehatan, risiko beban konsumen, serta ukuran keberhasilan yang seharusnya diawasi publik.
RUU Pemilu 2026: Parliamentary Threshold 5 Persen, Presidential Threshold Dihapus MK, dan Desain Pencalonan Capres Baru
RUU Pemilu 2026: Koalisi sepakat PT 5%, MK hapus presidential threshold, wacana 2 fraksi memicu debat konstitusional, Komisi II DPR siapkan Panja & 28 poin masalah, konteks gugatan Gibran & APBN 2027.
Reshuffle Menkeu September 2026: Pergantian Ketiga, Koalis Gemuk, dan Uji Credibility Suahasil Nazara
Reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih menggantikan Menkeu Purbaya dengan Suahasil Nazara di tengah penurunan kepuasan publik, kontroversi internal Kemenkeu, dan tekanan finalisasi APBN 2027. Artikel membedah kronologi, pemicu, reaksi DPR, dan tantangan teknokratis yang menunggu Menkeu baru.
Putusan MK 100/2026: Batas Baru Diskresi Fiskal Pemerintah
Putusan MK 100/PUU-XXIV/2026 membatasi perubahan substansial APBN tanpa persetujuan DPR. Artikel ini mengurai tiga koreksi utama, dampaknya terhadap diskresi fiskal dan dana desa, serta agenda transparansi pelaksanaannya.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.