RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Mandat MK, Tenggat Oktober, dan Titik Temu Buruh-Pengusaha
DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026 sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membedah isu substansi yang masih diperdebatkan—PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, pekerja platform digital—posisi buruh dan Apindo, linimasa pembahasan, serta tolok ukur pengawasan publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikejar 8 Oktober: 2.100 DIM, Nasib Pekerja Gig, dan Tarik-Ulur Buruh–Pengusaha
DPR membidik pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026, sementara pemerintah menyebut target Oktober dan pembahasan lebih dari 2.100 DIM belum final. Artikel ini memetakan tenggat, isu pekerja gig, titik tarik-ulur buruh–pengusaha, serta ukuran transparansi yang perlu diawasi publik.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.