Prabowo Teken Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Belanja Negara Dipangkas Rp306,7 Triliun dan Anggaran Dinas Dipotong 50 Persen
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres No. 1/2025 untuk efisiensi anggaran Rp306,7 T, memangkas perjalanan dinas hingga 50%, guna mendanai program prioritas nasional.
Skandal Titik Dapur MBG Terbongkar: BGN Pangkas Rp 44 Triliun dan Terapkan MBG 2.0 di Tengah Sorotan Publik
BGN membongkar mafia titik SPPG senilai ratusan juta rupiah, menghemat anggaran Rp 44 triliun, dan meluncurkan MBG 2.0 di tengah sorotan publik atas keamanan pangan.
Jurus Kompromi Politik PPN 12 Persen: Prabowo Redam Gelombang Penolakan Publik Lewat Pembatasan Barang Mewah
Pemerintah meredam gelombang protes publik atas PPN 12 persen melalui PMK 131/2024 yang membatasi pungutan hanya untuk barang mewah demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas politik nasional.
Pemerintah Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen Umum: Formulasi Kompromi Prabowo di Tengah Gelombang Protes Warganet
Pemerintah resmi membatalkan kenaikan PPN 12 persen secara umum dan mengalihkannya khusus untuk barang mewah setelah desakan publik di media sosial X.
Peluncuran BPI Danantara Rp14.700 Triliun: Manuver Transformasi Aset Negara, Sorotan Tata Kelola, dan Riuh Warganet di Media Sosial X
Presiden Prabowo resmi meluncurkan BPI Danantara senilai Rp14.700 triliun untuk konsolidasi BUMN, memicu optimisme investasi sekaligus sorotan tajam warganet terkait celah audit dan tata kelola.
Kompilasi Aset Raksasa BPI Danantara: Manuver Politik Ekonomi Prabowo di Antara Ambisi Temasek dan Bayang-Bayang 1MDB
Presiden Prabowo resmi meluncurkan BPI Danantara pengelola aset BUMN bernilai jumbo, memicu optimisme investasi sekaligus perdebatan tata kelola dan pengawasan di media sosial.
Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp 153 Triliun, Terpaan Kasus Keracunan Picu Tindakan Tegas BGN dan Desakan Evaluasi Publik
Realisasi anggaran MBG tembus Rp 153,19 T di tengah insiden keracunan pangan. BGN bertindak tegas copot pengelola dapur, sementara DPR dan publik di medsos X mendesak evaluasi tata kelola.
121 Kebijakan dalam 21 Bulan: Cara Menguji Klaim Transformasi Pemerintah
Membedah klaim 121 kebijakan transformatif pemerintah dalam 21 bulan melalui rantai keputusan, anggaran, pelaksanaan, hasil, dan pengawasan publik. Analisis netral ini menawarkan indikator konkret untuk menguji dampaknya.
RUU Satu Data Indonesia: Menyatukan Rujukan Tanpa Memusatkan Kuasa
RUU Satu Data Indonesia memasuki pembahasan Tingkat I dengan janji menyatukan standar tanpa memusatkan seluruh kewenangan. Ujian utamanya terletak pada pembagian tanggung jawab, hak koreksi warga, keamanan, dan pengaturan data lintas negara.
UU Reforma Agraria 2026: Membaca LPRA, Jalur Konflik Tanah, dan Ujian Implementasi
UU Pengaturan Reforma Agraria menjanjikan lembaga baru di bawah Presiden, jalur khusus bagi konflik komunal, dan perlindungan yang lebih kuat. Namun, implementasinya akan ditentukan oleh aturan turunan, keterbukaan data, desain kewenangan, serta ruang partisipasi publik.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.