121 Kebijakan dalam 21 Bulan: Cara Menguji Klaim Transformasi Pemerintah
Membedah klaim 121 kebijakan transformatif pemerintah dalam 21 bulan melalui rantai keputusan, anggaran, pelaksanaan, hasil, dan pengawasan publik. Analisis netral ini menawarkan indikator konkret untuk menguji dampaknya.
RUU Satu Data Indonesia: Menyatukan Rujukan Tanpa Memusatkan Kuasa
RUU Satu Data Indonesia memasuki pembahasan Tingkat I dengan janji menyatukan standar tanpa memusatkan seluruh kewenangan. Ujian utamanya terletak pada pembagian tanggung jawab, hak koreksi warga, keamanan, dan pengaturan data lintas negara.
UU Reforma Agraria 2026: Membaca LPRA, Jalur Konflik Tanah, dan Ujian Implementasi
UU Pengaturan Reforma Agraria menjanjikan lembaga baru di bawah Presiden, jalur khusus bagi konflik komunal, dan perlindungan yang lebih kuat. Namun, implementasinya akan ditentukan oleh aturan turunan, keterbukaan data, desain kewenangan, serta ruang partisipasi publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Ojol: Fleksibilitas Tak Boleh Berarti Tanpa Perlindungan
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memasukkan pekerja platform digital, tetapi status ojol masih menjadi titik tarik-menarik. Tantangannya adalah menjaga fleksibilitas sambil memastikan jaminan sosial, transparansi algoritma, keselamatan, dan mekanisme keberatan yang nyata.
DIM Tembus 2.100: Membaca Arah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tanpa Terjebak Naskah Semu
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memiliki lebih dari 2.100 butir DIM, tetapi naskahnya belum final. Artikel ini memetakan mandat Putusan MK, isu pekerja platform, pesangon, alih daya, dan kebutuhan transparansi pembahasan.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.