RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Mandat MK, Tenggat Oktober, dan Titik Temu Buruh-Pengusaha
DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026 sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membedah isu substansi yang masih diperdebatkan—PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, pekerja platform digital—posisi buruh dan Apindo, linimasa pembahasan, serta tolok ukur pengawasan publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Tenggat 8 Oktober dan Tarik-Menarik Amanat Putusan MK
DPR mengejar pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelum reses 8 Oktober 2026. Artikel ini mengurai dasar putusan MK, lini masa, kepentingan para pihak, dan risiko keterlambatan.
Status Ojol di Persimpangan: Lima Uji Perlindungan tanpa Mematikan Fleksibilitas
Perdebatan status mitra atau pekerja bagi pengemudi ojol kembali menguat dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Titik temunya bukan label semata, melainkan hak minimum, transparansi algoritma, jaminan sosial, dan ruang kerja yang tetap inklusif.
Status Ojol dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Fleksibilitas Bertemu Hak Dasar
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mempertemukan dua kebutuhan pengemudi ojol: mempertahankan fleksibilitas kemitraan sekaligus memperoleh perlindungan sosial, keselamatan, dan kepastian atas keputusan platform. Artikel ini memetakan posisi para pihak dan tolok ukur kebijakan yang perlu diawasi publik.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.