RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Mandat MK, Tenggat Oktober, dan Titik Temu Buruh-Pengusaha
DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026 sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membedah isu substansi yang masih diperdebatkan—PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, pekerja platform digital—posisi buruh dan Apindo, linimasa pembahasan, serta tolok ukur pengawasan publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Jalan Berliku ke 8 Oktober, Pesangon, Outsourcing, dan Pekerja Platform
Analisis mendalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 yang ditargetkan disahkan 8 Oktober — latar belakang amanat MK 168/PUU-XXI/2023, 5 klaster krusial (pesangon, outsourcing, pekerja platform, PKWT, pengupahan), dinamika tekanan buruh vs pengusaha, tabel perbandingan 3 era regulasi, dan 3 skenario menuju tenggat pengesahan.
Status Ojol di Persimpangan: Lima Uji Perlindungan tanpa Mematikan Fleksibilitas
Perdebatan status mitra atau pekerja bagi pengemudi ojol kembali menguat dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Titik temunya bukan label semata, melainkan hak minimum, transparansi algoritma, jaminan sosial, dan ruang kerja yang tetap inklusif.
Status Ojol dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Fleksibilitas Bertemu Hak Dasar
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mempertemukan dua kebutuhan pengemudi ojol: mempertahankan fleksibilitas kemitraan sekaligus memperoleh perlindungan sosial, keselamatan, dan kepastian atas keputusan platform. Artikel ini memetakan posisi para pihak dan tolok ukur kebijakan yang perlu diawasi publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Ojol: Fleksibilitas Tak Boleh Berarti Tanpa Perlindungan
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memasukkan pekerja platform digital, tetapi status ojol masih menjadi titik tarik-menarik. Tantangannya adalah menjaga fleksibilitas sambil memastikan jaminan sosial, transparansi algoritma, keselamatan, dan mekanisme keberatan yang nyata.
DIM Tembus 2.100: Membaca Arah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tanpa Terjebak Naskah Semu
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memiliki lebih dari 2.100 butir DIM, tetapi naskahnya belum final. Artikel ini memetakan mandat Putusan MK, isu pekerja platform, pesangon, alih daya, dan kebutuhan transparansi pembahasan.
Tenggat 31 Oktober dan 2.100 DIM: Ujian RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Menjelang tenggat 31 Oktober 2026, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan masih memuat lebih dari 2.100 DIM dan belum final. Artikel ini menilai kualitas proses, perlindungan pekerja platform, jejak partisipasi, serta indikator yang harus diawasi publik.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.