RUU Satu Data Indonesia: Menyatukan Rujukan Tanpa Memusatkan Kuasa
RUU Satu Data Indonesia memasuki pembahasan Tingkat I dengan janji menyatukan standar tanpa memusatkan seluruh kewenangan. Ujian utamanya terletak pada pembagian tanggung jawab, hak koreksi warga, keamanan, dan pengaturan data lintas negara.
Subsidi Energi 2027 dan DTSEN: Menguji Tepat Sasaran Tanpa Memutus Akses Warga
Subsidi energi 2027 turun menjadi Rp261,5 triliun dan akan semakin mengandalkan DTSEN. Artikel ini membedah risiko salah sasaran, kebutuhan kanal sanggah, serta indikator pengawasan agar efisiensi tidak memutus akses energi warga rentan.
RUU Satu Data Indonesia: Lima Pagar agar Integrasi Tidak Menjadi Sentralisasi
RUU Satu Data Indonesia menjanjikan rujukan data pemerintah yang lebih konsisten, tetapi integrasi harus dibatasi oleh keamanan, transparansi, pembagian kewenangan, dan hak koreksi warga. Artikel ini menguji lima pekerjaan rumah sebelum pengesahan dan implementasi.
RUU Satu Data Indonesia: Lima Pagar agar Integrasi Tidak Menjadi Sentralisasi
RUU Satu Data Indonesia menjanjikan rujukan bersama untuk kebijakan publik, tetapi integrasi tidak boleh berubah menjadi pemusatan tanpa batas. Artikel ini membedah lima pagar penting: interoperabilitas, penggunaan NIK, kriteria data prioritas, keamanan, dan ukuran manfaat bagi warga.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.