BPGMN di Bawah Presiden: Ujian Baru Tata Kelola Gambut dan Pencegahan Karhutla
Presiden memutuskan membentuk BPGMN untuk memperkuat pencegahan karhutla dan pengelolaan gambut-mangrove berbasis sains. Artikel ini menguji mandat, pembagian kewenangan, peran desa, dan indikator publik yang harus dibuka agar badan baru tidak sekadar mengulang kelembagaan lama.
RUU Penyiaran 2026: Menyeimbangkan Platform Digital, Ekonomi Media, dan Kebebasan Pers
RUU Penyiaran resmi menjadi usul inisiatif DPR pada 8 September 2026, tetapi belum berlaku sebagai undang-undang. Artikel ini membedah perebutan nilai ekonomi digital, batas pengawasan konten, dan pagar kebebasan pers yang perlu dijaga dalam pembahasan bersama pemerintah.
BPGMN Setelah BRGM: Lima Ujian agar Badan Baru Benar-Benar Mencegah Karhutla
Pembentukan BPGMN membuka peluang memperkuat pencegahan karhutla berbasis sains dan desa. Namun, keberhasilannya bergantung pada dasar hukum, pembelajaran dari BRGM, pembagian kewenangan, serta indikator publik yang mengukur hasil di lapangan.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.