Rekayasa Siklus Pemilu 2029: Dua Gelombang, Satu Kerangka Hukum yang Harus Selaras
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan daerah ke dua gelombang 2029–2031. DPR harus menyelaraskan UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menghindari kekosongan hukum.
Revisi UU Pemilu 2026: DIM 28 Poin, Ambang Batas Parlemen, dan Kekosongan Aturan AI Kampanye
Komisi II DPR menargetkan pengesahan revisi UU Pemilu sebelum akhir 2026 berbekal Daftar Inventarisasi Masalah 28 poin yang berangkat dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi — namun celah aturan kampanye AI dan nasib masa jabatan DPRD pasca-pemisahan pemilu tetap belum terselesaikan.
Syarat Dua Fraksi untuk Pilpres 2029: Ambang Batas Baru atau Jalan Tengah?
Wacana syarat dukungan minimal dua fraksi untuk Pilpres 2029 memunculkan pertanyaan baru setelah MK menghapus presidential threshold. Artikel ini menguji dampaknya bagi partai, pemilih, dan desain revisi UU Pemilu secara netral.
Debat Ambang Batas Parlemen Menuju Pemilu 2029: Antara Efektivitas dan Proporsionalitas
Analisis mendalam debat parliamentary threshold (PT) menuju Pemilu 2029: kronologi putusan MK, posisi partai koalisi (5–6%), partai non-parlemen (1%/0%), data wasted votes, dan prospek revisi UU Pemilu sebelum tenggat konstitusional.
Revisi UU Pemilu 2029: Ambang Batas, AI, dan Lima Uji Keadilan Kompetisi
Revisi UU Pemilu kembali bergerak dengan perdebatan ambang batas, representasi, dan kampanye berbasis AI. Artikel ini menguji lima syarat agar perubahan aturan berlangsung terbuka, terukur, dan tidak didominasi kepentingan peserta lama.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.