UU TNI 2025 dan Jabatan Sipil: Membaca Batas Baru Supremasi Sipil
UU Nomor 3 Tahun 2025 memperluas ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif sekaligus menetapkan batas formal. Artikel ini membedah perubahan, argumen pembentuk UU, kritik, serta tolok ukur pengawasan yang dapat diuji publik.
Putusan MK 135 dan Pemisahan Pemilu 2029: Menguji Desain Transisi Nasional-Lokal
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini mengurai desain dua arena, jeda 2–2,5 tahun, risiko transisi, serta agenda regulasi yang menentukan kualitas implementasinya.
UU 61/2024: Presiden Bebas Bentuk Kementerian, DPR Wajib Evaluasi Dua Tahun
UU 61/2024 menghapus batas 34 kementerian dan memberi presiden fleksibilitas penuh menentukan jumlah kementerian, dengan mekanisme evaluasi wajib oleh DPR dalam dua tahun.
Pilkada Lewat DPRD Kembali Diperdebatkan: Peta Hukum, Biaya Politik, dan Kedaulatan Pemilih
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD memunculkan perdebatan konstitusional dan tata kelola. Artikel ini memetakan dasar hukum, argumen biaya, risiko akuntabilitas, serta agenda reformasi yang lebih terukur.
Pemilu 2029 Dipisah: Peta Baru Pemilu Nasional dan Daerah
Putusan MK mengubah Pemilu 2029 menjadi dua klaster nasional dan daerah dengan jeda 2–2,5 tahun. Artikel ini memetakan desain baru, peluang demokrasi lokal, serta pekerjaan legislasi dan transisi yang harus dituntaskan.
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029: Peta Transisi dan Agenda Legislasi Indonesia
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini memetakan desain baru, masa transisi, risiko, serta agenda legislasi dan pengawasan publik.
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029: Lima Pekerjaan Besar Demokrasi Indonesia
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini mengurai kalender baru, risiko transisi, agenda legislasi, dan indikator keberhasilannya secara netral.
UU Pengaturan Reforma Agraria Disahkan: Titik Balik 66 Tahun Perjuangan Tanah Rakyat
DPR sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria 22 Sep 2026, membentuk LPRA di bawah Presiden, menetapkan 15 materi pokok, prioritas redistribusi berbasis data, dan perlindungan petani gurem hingga masyarakat adat — namun teks final belum publik dan CSO khawatir soal batas redistribusi tanah negara.
Wacana Amendemen UUD 1945: Dari Sikap Hati-Hati ke Lima Uji Publik
Wacana amendemen UUD 1945 kembali muncul, tetapi belum menjadi agenda perubahan formal. Artikel ini membedakan wacana dari prosedur Pasal 37 dan menawarkan lima uji publik agar perubahan konstitusi tidak dijalankan secara gegabah.
Syarat Dua Fraksi untuk Capres 2029: Wacana Baru di Bawah Ujian Putusan MK
Wacana syarat dua fraksi untuk pencalonan presiden 2029 belum menjadi aturan final. Artikel ini menguji opsi tersebut terhadap Putusan MK 62/PUU-XXII/2024, hak partai peserta pemilu, dan kebutuhan partisipasi publik yang bermakna.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.