121 Kebijakan dalam 21 Bulan: Cara Menguji Klaim Transformasi Pemerintah
Membedah klaim 121 kebijakan transformatif pemerintah dalam 21 bulan melalui rantai keputusan, anggaran, pelaksanaan, hasil, dan pengawasan publik. Analisis netral ini menawarkan indikator konkret untuk menguji dampaknya.
Pengesahan RUU Reforma Agraria: Dari Mandat UUPA ke Ujian Implementasi
DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026; artikel ini menelaah dasar hukumnya, tantangan kelembagaan, kualitas data, perlindungan warga dalam sengketa, dan agenda implementasi yang perlu diawasi publik.
RUU Migas 2026: Desain BUK, Transisi SKK Migas, dan Ujian Akuntabilitas
Target penyelesaian RUU Migas pada pertengahan Oktober 2026 menguji kemampuan DPR dan pemerintah merancang BUK yang memberi kepastian hukum tanpa melemahkan kontrol negara, audit, dan partisipasi publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Tenggat 8 Oktober dan Tarik-Menarik Amanat Putusan MK
DPR mengejar pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelum reses 8 Oktober 2026. Artikel ini mengurai dasar putusan MK, lini masa, kepentingan para pihak, dan risiko keterlambatan.
Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024: Transformasi Ambang Batas Pilkada dan Rekonfigurasi Demokrasi Lokal
Analisis yuridis dan politik atas Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang merombak ambang batas pencalonan kepala daerah dari hegemoni kursi parlemen menjadi persentase berjenjang suara sah. Keputusan monumental ini membuka ruang kompetisi multipartai, menekan polarisasi calon tunggal, serta menegaskan kembali kedaulatan elektoral rakyat di tingkat daerah.
Gugatan Syarat Cawapres di MK: Mengurai Batas Formal PHPU, Eksepsi KPU, dan Pokok Sengketa
MK mendengarkan jawaban KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dalam Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 soal syarat pencalonan Pilpres 2024. Perkara ini mempertemukan eksepsi tenggat 905 hari dari KPU dengan dalil pemohon soal syarat pendidikan calon wakil presiden.
Putusan MK 116/PUU-XXI/2023: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Wajib Dirombak Sebelum Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas parlemen 4 persen inkonstitusional bersyarat dan mewajibkan DPR bersama pemerintah merevisinya sebelum Pemilu 2029 guna menekan disproporsionalitas suara sah yang terbuang.
UU Reforma Agraria 2026: Peta Jalan, Kelompok Prioritas, dan Ujian Implementasi
UU Pengaturan Reforma Agraria telah disetujui DPR menjadi undang-undang. Artikel ini memetakan substansi, kelembagaan, kelompok prioritas, dan indikator pengawasan implementasinya.
UU Reforma Agraria 2026: Membaca LPRA, Jalur Konflik Tanah, dan Ujian Implementasi
UU Pengaturan Reforma Agraria menjanjikan lembaga baru di bawah Presiden, jalur khusus bagi konflik komunal, dan perlindungan yang lebih kuat. Namun, implementasinya akan ditentukan oleh aturan turunan, keterbukaan data, desain kewenangan, serta ruang partisipasi publik.
Prolegnas 2026 Membengkak Jadi 72 RUU: Bagaimana Publik Menguji Prioritas Nyata?
Prolegnas Prioritas 2026 bertambah dari 68 menjadi 72 RUU setelah beberapa evaluasi. Artikel ini menguji apakah perubahan daftar diikuti kesiapan dokumen, partisipasi publik, kapasitas pembahasan, dan jejak akuntabilitas yang memadai.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.