RUU Perampasan Aset: Dari Prolegnas Prioritas Menuju Target Pengesahan Desember 2026
Komisi III DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana pada Desember 2026 setelah masuk Prolegnas Prioritas. Ulasan ini membedah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, linimasa pembahasan, posisi para pihak, dan tolok ukur pengawasan publik.
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Mandat MK, Tenggat Oktober, dan Titik Temu Buruh-Pengusaha
DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026 sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membedah isu substansi yang masih diperdebatkan—PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, pekerja platform digital—posisi buruh dan Apindo, linimasa pembahasan, serta tolok ukur pengawasan publik.
Revisi UU Pemilu 2026: Dari Masukan Publik ke Panja Komisi II DPR
Komisi II DPR mulai membahas revisi UU Pemilu sejak awal 2026, dengan mandat tambahan dari Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 soal sanksi diskualifikasi kuota 30 persen caleg perempuan. Artikel ini membedah jalur legislasi, empat mandat MK yang harus diserap, serta linimasa dan tolok ukur pengawasan publik menuju Pemilu 2029.
UU TNI 2025 dan Jabatan Sipil: Membaca Batas Baru Supremasi Sipil
UU Nomor 3 Tahun 2025 memperluas ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif sekaligus menetapkan batas formal. Artikel ini membedah perubahan, argumen pembentuk UU, kritik, serta tolok ukur pengawasan yang dapat diuji publik.
RUU Migas 2026: Desain BUK, Transisi SKK Migas, dan Ujian Akuntabilitas
Target penyelesaian RUU Migas pada pertengahan Oktober 2026 menguji kemampuan DPR dan pemerintah merancang BUK yang memberi kepastian hukum tanpa melemahkan kontrol negara, audit, dan partisipasi publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Tenggat 8 Oktober dan Tarik-Menarik Amanat Putusan MK
DPR mengejar pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelum reses 8 Oktober 2026. Artikel ini mengurai dasar putusan MK, lini masa, kepentingan para pihak, dan risiko keterlambatan.
Wacana Koalisi Permanen KIM Plus Menuju 2029: Ujian Soliditas Parlemen, Manuver Parpol, dan Ruang Oposisi
Koalisi Indonesia Maju Plus menguasai lebih dari 81% kursi DPR RI, namun heterogenitas ideologi dan kepentingan elektoral partai anggota menguji apakah format koalisi gemuk ini dapat bertahan sebagai kekuatan permanen hingga siklus Pemilu 2029.
Putusan MK 116/PUU-XXI/2023: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Wajib Dirombak Sebelum Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas parlemen 4 persen inkonstitusional bersyarat dan mewajibkan DPR bersama pemerintah merevisinya sebelum Pemilu 2029 guna menekan disproporsionalitas suara sah yang terbuang.
RAPBN 2027: Belanja Negara Tembus Rp4.097,2 Triliun, Fokus Delapan Prioritas Nasional
RAPBN 2027 mematok belanja negara Rp4.097,2 triliun dan defisit 2,40 persen PDB, dengan delapan Program Kerja Prioritas Nasional serta pengesahan RUU APBN menjadi Undang-Undang pada 29 September 2026.
RUU Perampasan Aset: Target Desember 2026 di Tengah Tarik-Ulur Komisi III DPR
Komisi III dan pimpinan DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum 15 Desember 2026, namun laporan lapangan menunjukkan pembahasan tingkat pertama dengan pemerintah belum dijadwalkan secara resmi.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.