RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Mandat MK, Tenggat Oktober, dan Titik Temu Buruh-Pengusaha
DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026 sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Artikel ini membedah isu substansi yang masih diperdebatkan—PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, pekerja platform digital—posisi buruh dan Apindo, linimasa pembahasan, serta tolok ukur pengawasan publik.
Revisi UU Pemilu 2026: Dari Masukan Publik ke Panja Komisi II DPR
Komisi II DPR mulai membahas revisi UU Pemilu sejak awal 2026, dengan mandat tambahan dari Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 soal sanksi diskualifikasi kuota 30 persen caleg perempuan. Artikel ini membedah jalur legislasi, empat mandat MK yang harus diserap, serta linimasa dan tolok ukur pengawasan publik menuju Pemilu 2029.
Putusan MK 128/2026: Sanksi Diskualifikasi dan Era Baru Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menetapkan sanksi diskualifikasi kepesertaan partai per daerah pemilihan jika kuota 30 persen caleg perempuan tidak terpenuhi. Artikel ini membedah transformasi norma, mekanisme sanksi, tantangan kaderisasi partai, perbandingan rezim aturan, dan peta jalan implementasi menuju Pemilu 2029.
UU TNI 2025 dan Jabatan Sipil: Membaca Batas Baru Supremasi Sipil
UU Nomor 3 Tahun 2025 memperluas ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif sekaligus menetapkan batas formal. Artikel ini membedah perubahan, argumen pembentuk UU, kritik, serta tolok ukur pengawasan yang dapat diuji publik.
Ambang Batas Parlemen 2029: Mandat MK, Suara Terbuang, dan Pekerjaan Rumah DPR
Putusan MK mewajibkan desain ulang ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029. Artikel ini mengurai mandat konstitusional, perdebatan representasi, dan tolok ukur pembentukan aturan yang rasional serta partisipatif.
Putusan MK 104/2025: Ketika Keputusan Bawaslu Wajib Ditindaklanjuti KPU
Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025 memperkuat daya ikat keputusan Bawaslu dalam pelanggaran administratif pilkada. Artikel ini mengulas dampaknya bagi KPU, peserta pemilihan, serta kebutuhan pengaman prosedural.
Panja RUU Pemilu 2029: Tarik-Menarik Ambang Batas 5 Persen dan Masa Depan Representasi Politik
Komisi II DPR resmi membentuk Panja RUU Pemilu untuk menata ulang aturan elektoral menjelang Pemilu 2029. Artikel ini mengurai mandat konstitusional, wacana ambang batas 5 persen, serta dampaknya terhadap representasi suara rakyat.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Tenggat 8 Oktober dan Tarik-Menarik Amanat Putusan MK
DPR mengejar pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelum reses 8 Oktober 2026. Artikel ini mengurai dasar putusan MK, lini masa, kepentingan para pihak, dan risiko keterlambatan.
Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024: Transformasi Ambang Batas Pilkada dan Rekonfigurasi Demokrasi Lokal
Analisis yuridis dan politik atas Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang merombak ambang batas pencalonan kepala daerah dari hegemoni kursi parlemen menjadi persentase berjenjang suara sah. Keputusan monumental ini membuka ruang kompetisi multipartai, menekan polarisasi calon tunggal, serta menegaskan kembali kedaulatan elektoral rakyat di tingkat daerah.
Gugatan Syarat Cawapres di MK: Mengurai Batas Formal PHPU, Eksepsi KPU, dan Pokok Sengketa
MK mendengarkan jawaban KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dalam Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 soal syarat pencalonan Pilpres 2024. Perkara ini mempertemukan eksepsi tenggat 905 hari dari KPU dengan dalil pemohon soal syarat pendidikan calon wakil presiden.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.