Putusan MK 135 dan Pemisahan Pemilu 2029: Menguji Desain Transisi Nasional-Lokal
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini mengurai desain dua arena, jeda 2–2,5 tahun, risiko transisi, serta agenda regulasi yang menentukan kualitas implementasinya.
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029: Peta Transisi dan Agenda Legislasi Indonesia
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini memetakan desain baru, masa transisi, risiko, serta agenda legislasi dan pengawasan publik.
Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025: Rekomendasi Bawaslu Kini Mengikat, Begini Dampaknya bagi KPU dan Pilkada
Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 mengubah status rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada menjadi putusan yang final dan mengikat bagi KPU, menyetarakan rezim hukum pemilu nasional dan pilkada sekaligus menuntut penguatan kelembagaan Bawaslu di daerah.
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029: Peta Transisi Setelah Putusan MK 135
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini memetakan desain baru, masalah transisi jabatan, dampak, dan tolok ukur implementasinya secara netral.
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029: Lima Pekerjaan Besar Demokrasi Indonesia
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini mengurai kalender baru, risiko transisi, agenda legislasi, dan indikator keberhasilannya secara netral.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikejar 8 Oktober: 2.100 DIM, Nasib Pekerja Gig, dan Tarik-Ulur Buruh–Pengusaha
DPR membidik pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026, sementara pemerintah menyebut target Oktober dan pembahasan lebih dari 2.100 DIM belum final. Artikel ini memetakan tenggat, isu pekerja gig, titik tarik-ulur buruh–pengusaha, serta ukuran transparansi yang perlu diawasi publik.
Putusan MK 128/2026: Kuota 30 Persen Perempuan Kini Menentukan Nasib Partai di Dapil
Putusan MK 128/2026 memberi sanksi nyata bagi partai yang gagal memenuhi kuota 30 persen calon perempuan di suatu dapil. Artikel ini menjelaskan mekanisme, dampak bagi Pemilu 2029, dan mengapa kaderisasi serta transparansi tetap menjadi kunci.
Syarat Dua Fraksi untuk Capres 2029: Wacana Baru di Bawah Ujian Putusan MK
Wacana syarat dua fraksi untuk pencalonan presiden 2029 belum menjadi aturan final. Artikel ini menguji opsi tersebut terhadap Putusan MK 62/PUU-XXII/2024, hak partai peserta pemilu, dan kebutuhan partisipasi publik yang bermakna.
DIM Tembus 2.100: Membaca Arah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tanpa Terjebak Naskah Semu
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memiliki lebih dari 2.100 butir DIM, tetapi naskahnya belum final. Artikel ini memetakan mandat Putusan MK, isu pekerja platform, pesangon, alih daya, dan kebutuhan transparansi pembahasan.
Putusan MK 100/2026: Batas Baru Diskresi Fiskal Pemerintah
Putusan MK 100/PUU-XXIV/2026 membatasi perubahan substansial APBN tanpa persetujuan DPR. Artikel ini mengurai tiga koreksi utama, dampaknya terhadap diskresi fiskal dan dana desa, serta agenda transparansi pelaksanaannya.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.