Revisi UU Pemilu 2026: Dari Masukan Publik ke Panja Komisi II DPR
Komisi II DPR mulai membahas revisi UU Pemilu sejak awal 2026, dengan mandat tambahan dari Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 soal sanksi diskualifikasi kuota 30 persen caleg perempuan. Artikel ini membedah jalur legislasi, empat mandat MK yang harus diserap, serta linimasa dan tolok ukur pengawasan publik menuju Pemilu 2029.
Rekayasa Siklus Pemilu 2029: Dua Gelombang, Satu Kerangka Hukum yang Harus Selaras
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan daerah ke dua gelombang 2029–2031. DPR harus menyelaraskan UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menghindari kekosongan hukum.
Revisi UU Pemilu 2026: DIM 28 Poin, Ambang Batas Parlemen, dan Kekosongan Aturan AI Kampanye
Komisi II DPR menargetkan pengesahan revisi UU Pemilu sebelum akhir 2026 berbekal Daftar Inventarisasi Masalah 28 poin yang berangkat dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi — namun celah aturan kampanye AI dan nasib masa jabatan DPRD pasca-pemisahan pemilu tetap belum terselesaikan.
RUU Perampasan Aset: Target Desember 2026 di Tengah Tarik-Ulur Komisi III DPR
Komisi III dan pimpinan DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum 15 Desember 2026, namun laporan lapangan menunjukkan pembahasan tingkat pertama dengan pemerintah belum dijadwalkan secara resmi.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikejar 8 Oktober: 2.100 DIM, Nasib Pekerja Gig, dan Tarik-Ulur Buruh–Pengusaha
DPR membidik pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan paling lambat 8 Oktober 2026, sementara pemerintah menyebut target Oktober dan pembahasan lebih dari 2.100 DIM belum final. Artikel ini memetakan tenggat, isu pekerja gig, titik tarik-ulur buruh–pengusaha, serta ukuran transparansi yang perlu diawasi publik.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Jalan Berliku ke 8 Oktober, Pesangon, Outsourcing, dan Pekerja Platform
Analisis mendalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 yang ditargetkan disahkan 8 Oktober — latar belakang amanat MK 168/PUU-XXI/2023, 5 klaster krusial (pesangon, outsourcing, pekerja platform, PKWT, pengupahan), dinamika tekanan buruh vs pengusaha, tabel perbandingan 3 era regulasi, dan 3 skenario menuju tenggat pengesahan.
RUU Perampasan Aset 2026: Dari 18 Tahun Tertunda Jadi Super Prioritas DPR, Target Disahkan 15 Desember
RUU Perampasan Aset yang tertunda 18 tahun ditetapkan super prioritas DPR dengan target pengesahan 15 Desember 2026. Artikel membahas latar belakang hukum, dua jalur perampasan (in personam & in rem), proses legislasi 35 RDPU, dan implikasi pemulihan aset negara.
Prolegnas 2026 Membengkak Jadi 72 RUU: Bagaimana Publik Menguji Prioritas Nyata?
Prolegnas Prioritas 2026 bertambah dari 68 menjadi 72 RUU setelah beberapa evaluasi. Artikel ini menguji apakah perubahan daftar diikuti kesiapan dokumen, partisipasi publik, kapasitas pembahasan, dan jejak akuntabilitas yang memadai.
RUU Satu Data Indonesia: Lima Pagar agar Integrasi Tidak Menjadi Sentralisasi
RUU Satu Data Indonesia menjanjikan rujukan data pemerintah yang lebih konsisten, tetapi integrasi harus dibatasi oleh keamanan, transparansi, pembagian kewenangan, dan hak koreksi warga. Artikel ini menguji lima pekerjaan rumah sebelum pengesahan dan implementasi.
15 UU Kabupaten/Kota Kalimantan: Penataan Hukum, Bukan Pemekaran
DPR mengesahkan 15 undang-undang kabupaten/kota di Kalimantan untuk memperbarui dasar hukum daerah, bukan membentuk daerah otonom baru. Artikel ini mengurai cakupan perubahan, dampak tata kelola, dan pekerjaan implementasi yang perlu dipantau.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.