Revisi UU Pemilu 2026: Dari Masukan Publik ke Panja Komisi II DPR
Komisi II DPR mulai membahas revisi UU Pemilu sejak awal 2026, dengan mandat tambahan dari Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 soal sanksi diskualifikasi kuota 30 persen caleg perempuan. Artikel ini membedah jalur legislasi, empat mandat MK yang harus diserap, serta linimasa dan tolok ukur pengawasan publik menuju Pemilu 2029.
Ambang Batas Parlemen 2029: Mandat MK, Suara Terbuang, dan Pekerjaan Rumah DPR
Putusan MK mewajibkan desain ulang ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029. Artikel ini mengurai mandat konstitusional, perdebatan representasi, dan tolok ukur pembentukan aturan yang rasional serta partisipatif.
Panja RUU Pemilu 2029: Tarik-Menarik Ambang Batas 5 Persen dan Masa Depan Representasi Politik
Komisi II DPR resmi membentuk Panja RUU Pemilu untuk menata ulang aturan elektoral menjelang Pemilu 2029. Artikel ini mengurai mandat konstitusional, wacana ambang batas 5 persen, serta dampaknya terhadap representasi suara rakyat.
Rekayasa Siklus Pemilu 2029: Dua Gelombang, Satu Kerangka Hukum yang Harus Selaras
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan daerah ke dua gelombang 2029–2031. DPR harus menyelaraskan UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menghindari kekosongan hukum.
Revisi UU Pemilu 2026: DIM 28 Poin, Ambang Batas Parlemen, dan Kekosongan Aturan AI Kampanye
Komisi II DPR menargetkan pengesahan revisi UU Pemilu sebelum akhir 2026 berbekal Daftar Inventarisasi Masalah 28 poin yang berangkat dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi — namun celah aturan kampanye AI dan nasib masa jabatan DPRD pasca-pemisahan pemilu tetap belum terselesaikan.
Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026: Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Kini Bertaring, Parpol Terancam Dicoret KPU
Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa partai politik yang gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif wajib digugurkan KPU dari daerah pemilihan bersangkutan, mengubah kebijakan afirmasi dari imbauan menjadi sanksi mengikat.
Syarat Dua Fraksi untuk Pilpres 2029: Ambang Batas Baru atau Jalan Tengah?
Wacana syarat dukungan minimal dua fraksi untuk Pilpres 2029 memunculkan pertanyaan baru setelah MK menghapus presidential threshold. Artikel ini menguji dampaknya bagi partai, pemilih, dan desain revisi UU Pemilu secara netral.
Debat Ambang Batas Parlemen Menuju Pemilu 2029: Antara Efektivitas dan Proporsionalitas
Analisis mendalam debat parliamentary threshold (PT) menuju Pemilu 2029: kronologi putusan MK, posisi partai koalisi (5–6%), partai non-parlemen (1%/0%), data wasted votes, dan prospek revisi UU Pemilu sebelum tenggat konstitusional.
Putusan MK 128/2026: Kuota 30 Persen Perempuan Kini Menentukan Nasib Partai di Dapil
Putusan MK 128/2026 memberi sanksi nyata bagi partai yang gagal memenuhi kuota 30 persen calon perempuan di suatu dapil. Artikel ini menjelaskan mekanisme, dampak bagi Pemilu 2029, dan mengapa kaderisasi serta transparansi tetap menjadi kunci.
Revisi UU Pemilu 2029: Ambang Batas, AI, dan Lima Uji Keadilan Kompetisi
Revisi UU Pemilu kembali bergerak dengan perdebatan ambang batas, representasi, dan kampanye berbasis AI. Artikel ini menguji lima syarat agar perubahan aturan berlangsung terbuka, terukur, dan tidak didominasi kepentingan peserta lama.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.