Revisi UU Pemilu 2026: Dari Masukan Publik ke Panja Komisi II DPR
Komisi II DPR mulai membahas revisi UU Pemilu sejak awal 2026, dengan mandat tambahan dari Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 soal sanksi diskualifikasi kuota 30 persen caleg perempuan. Artikel ini membedah jalur legislasi, empat mandat MK yang harus diserap, serta linimasa dan tolok ukur pengawasan publik menuju Pemilu 2029.
Putusan MK 128/2026: Sanksi Diskualifikasi dan Era Baru Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menetapkan sanksi diskualifikasi kepesertaan partai per daerah pemilihan jika kuota 30 persen caleg perempuan tidak terpenuhi. Artikel ini membedah transformasi norma, mekanisme sanksi, tantangan kaderisasi partai, perbandingan rezim aturan, dan peta jalan implementasi menuju Pemilu 2029.
SIKADEKA dan Jebakan Transparansi Formal Dana Kampanye Indonesia
SIKADEKA menata pelaporan dana kampanye Indonesia melalui LADK, laporan sumbangan, LPPDK, dan audit KAP. Artikel ini membedah rantai akuntabilitasnya, batas audit kepatuhan, celah antara data formal dan aktivitas lapangan, serta agenda perbaikan terukur.
Putusan MK 104/2025: Ketika Keputusan Bawaslu Wajib Ditindaklanjuti KPU
Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025 memperkuat daya ikat keputusan Bawaslu dalam pelanggaran administratif pilkada. Artikel ini mengulas dampaknya bagi KPU, peserta pemilihan, serta kebutuhan pengaman prosedural.
Putusan MK 135 dan Pemisahan Pemilu 2029: Menguji Desain Transisi Nasional-Lokal
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai siklus 2029. Artikel ini mengurai desain dua arena, jeda 2–2,5 tahun, risiko transisi, serta agenda regulasi yang menentukan kualitas implementasinya.
Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024: Transformasi Ambang Batas Pilkada dan Rekonfigurasi Demokrasi Lokal
Analisis yuridis dan politik atas Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang merombak ambang batas pencalonan kepala daerah dari hegemoni kursi parlemen menjadi persentase berjenjang suara sah. Keputusan monumental ini membuka ruang kompetisi multipartai, menekan polarisasi calon tunggal, serta menegaskan kembali kedaulatan elektoral rakyat di tingkat daerah.
Gugatan Syarat Cawapres di MK: Mengurai Batas Formal PHPU, Eksepsi KPU, dan Pokok Sengketa
MK mendengarkan jawaban KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dalam Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 soal syarat pencalonan Pilpres 2024. Perkara ini mempertemukan eksepsi tenggat 905 hari dari KPU dengan dalil pemohon soal syarat pendidikan calon wakil presiden.
Revisi UU Pemilu 2026: DIM 28 Poin, Ambang Batas Parlemen, dan Kekosongan Aturan AI Kampanye
Komisi II DPR menargetkan pengesahan revisi UU Pemilu sebelum akhir 2026 berbekal Daftar Inventarisasi Masalah 28 poin yang berangkat dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi — namun celah aturan kampanye AI dan nasib masa jabatan DPRD pasca-pemisahan pemilu tetap belum terselesaikan.
Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026: Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Kini Bertaring, Parpol Terancam Dicoret KPU
Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa partai politik yang gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif wajib digugurkan KPU dari daerah pemilihan bersangkutan, mengubah kebijakan afirmasi dari imbauan menjadi sanksi mengikat.
Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025: Rekomendasi Bawaslu Kini Mengikat, Begini Dampaknya bagi KPU dan Pilkada
Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 mengubah status rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada menjadi putusan yang final dan mengikat bagi KPU, menyetarakan rezim hukum pemilu nasional dan pilkada sekaligus menuntut penguatan kelembagaan Bawaslu di daerah.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.