RUU Perampasan Aset: Dari Prolegnas Prioritas Menuju Target Pengesahan Desember 2026
Komisi III DPR RI menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana pada Desember 2026 setelah masuk Prolegnas Prioritas. Ulasan ini membedah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, linimasa pembahasan, posisi para pihak, dan tolok ukur pengawasan publik.
Panja RUU Pemilu 2029: Tarik-Menarik Ambang Batas 5 Persen dan Masa Depan Representasi Politik
Komisi II DPR resmi membentuk Panja RUU Pemilu untuk menata ulang aturan elektoral menjelang Pemilu 2029. Artikel ini mengurai mandat konstitusional, wacana ambang batas 5 persen, serta dampaknya terhadap representasi suara rakyat.
RUU Perampasan Aset: Target Desember 2026 di Tengah Tarik-Ulur Komisi III DPR
Komisi III dan pimpinan DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum 15 Desember 2026, namun laporan lapangan menunjukkan pembahasan tingkat pertama dengan pemerintah belum dijadwalkan secara resmi.
September 2026: RUU Perampasan Aset Prioritas Super, APBN 2027 Rp4.106 Kuadriliun, dan Reforma Agraria Disahkan — Tiga Lokomotif Legislatif Bergerak Bersamaan
September 2026 mencatat konvergensi tiga lokomotif kebijakan: RUU Perampasan Aset jadi prioritas super (target 15 Des), APBN 2027 Rp4.106 kuadriliun disahkan 29 Sep, dan UU Reforma Agraria berlaku 22 Sep — merefleksikan tekanan akuntabilitas, ruang fiskal program prioritas, dan resolusi 1.296 Konflik tanah aktif.
RUU Perampasan Aset 2026: Dari 18 Tahun Tertunda Jadi Super Prioritas DPR, Target Disahkan 15 Desember
RUU Perampasan Aset yang tertunda 18 tahun ditetapkan super prioritas DPR dengan target pengesahan 15 Desember 2026. Artikel membahas latar belakang hukum, dua jalur perampasan (in personam & in rem), proses legislasi 35 RDPU, dan implikasi pemulihan aset negara.
Revisi UU Pemilu 2029: Ambang Batas, AI, dan Lima Uji Keadilan Kompetisi
Revisi UU Pemilu kembali bergerak dengan perdebatan ambang batas, representasi, dan kampanye berbasis AI. Artikel ini menguji lima syarat agar perubahan aturan berlangsung terbuka, terukur, dan tidak didominasi kepentingan peserta lama.
RUU Perampasan Aset 2026: Lima Ujian antara Pemulihan Kekayaan dan Perlindungan Hak
Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki fase krusial menjelang target penyelesaian 2026. Efektivitasnya bergantung pada batas NCB, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga, dan tata kelola aset yang transparan.
RUU Perampasan Aset 2026: NCBAF, Risiko Abuse of Power, dan Lima Uji Sebelum 15 Desember
RDPU Komisi III pada 28 September 2026 menempatkan pengawasan aparat, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga, dan tata kelola aset sebagai ujian utama RUU Perampasan Aset menjelang target pengesahan 15 Desember.
RUU Pemilu 2026: Parliamentary Threshold 5 Persen, Presidential Threshold Dihapus MK, dan Desain Pencalonan Capres Baru
RUU Pemilu 2026: Koalisi sepakat PT 5%, MK hapus presidential threshold, wacana 2 fraksi memicu debat konstitusional, Komisi II DPR siapkan Panja & 28 poin masalah, konteks gugatan Gibran & APBN 2027.
15 UU Kabupaten/Kota di Kalimantan: Bukan Pemekaran, Lalu Apa yang Berubah?
DPR mengesahkan 15 undang-undang kabupaten/kota di tiga provinsi Kalimantan untuk memperbarui dasar hukum lama. Artikel ini mengurai apa yang berubah, apa yang tidak, dan indikator agar pembaruan benar-benar memperkuat layanan serta kepastian wilayah.
Tertarik Berdiskusi Seputar Backend & Software Architecture?
Saya selalu antusias berdiskusi mengenai arsitektur sistem, tantangan skalabilitas, integrasi API, atau peluang kolaborasi proyek.